Memasuki tahun 2026, lanskap sosial-politik Indonesia diwarnai oleh fenomena yang cukup unik dan kontradiktif. Di satu sisi, survei nasional menunjukkan angka penerimaan publik yang luar biasa terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di sisi lain, hiruk-pikuk di pasar tradisional dan keluhan ibu rumah tangga mengenai harga kebutuhan pokok menjadi "alarm" yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.
Fenomena Angka 79,9%: Mengapa Publik Begitu Puas?
Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Februari 2026 mencatatkan angka kepuasan publik (approval rating) sebesar 79,9%. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah awal masa jabatan presiden di era reformasi. Fenomena ini menarik untuk dibedah secara sosiologis dan politik.
Pertama, faktor kepemimpinan yang dianggap tegas namun komunikatif menjadi daya tarik utama. Presiden Prabowo dinilai mampu merepresentasikan stabilitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Kebijakan luar negeri yang aktif dan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam aliansi ekonomi internasional memberikan rasa bangga kolektif bagi masyarakat.
Kedua, keberlanjutan program-program strategis dari era sebelumnya yang dipadukan dengan inovasi baru, seperti penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi birokrasi, mulai dirasakan dampaknya dalam efisiensi pelayanan publik. Meskipun belum sempurna, persepsi bahwa "pemerintah sedang bekerja" tertanam kuat dalam benak mayoritas responden.
Namun, statistik di atas kertas seringkali berbenturan dengan realita di meja makan. Jika kita turun ke pasar-pasar seperti Pasar Induk Kramat Jati atau pasar tradisional di daerah, narasi yang muncul berbeda. Harga komoditas pangan seperti bawang merah, cabai, dan minyak goreng mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat sejak awal tahun.
Melambungnya harga kebutuhan pokok ini dipicu oleh beberapa faktor:
Anomali Cuaca: Perubahan pola hujan yang ekstrem mengganggu masa panen di sentra-sentra produksi sayur-mayur.
Biaya Logistik: Meskipun infrastruktur membaik, kenaikan biaya energi global berdampak pada ongkos angkut barang dari desa ke kota.
Rantai Pasok yang Panjang: Masalah klasik mengenai spekulan dan tengkulak masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terurai oleh Bulog maupun Satgas Pangan.
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kenaikan harga cabai hingga menembus angka psikologis tertentu jauh lebih berdampak pada suasana batin mereka dibandingkan laporan pertumbuhan ekonomi makro. Inilah yang disebut sebagai "inflasi perut kenyang", di mana kepuasan politik bisa tergerus dengan cepat jika urusan dapur tidak segera teratasi.
Kontroversi Ekspor Beras dan Kedaulatan Pangan
Salah satu isu yang paling memicu perdebatan di ruang publik adalah rencana Bulog untuk mengekspor 1 juta ton beras pada tahun 2026. Kebijakan ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa program swasembada pangan telah berhasil dan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia.
Namun, pengamat ekonomi mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah. Ekspor di tengah ketidakpastian iklim bisa menjadi bumerang jika stok nasional tidak benar-benar aman. Kritik yang muncul adalah: bagaimana mungkin kita mengekspor beras dalam jumlah besar sementara harga-harga pangan lainnya di dalam negeri masih sulit dikendalikan?
Masyarakat petani juga terbelah. Petani di daerah surplus menyambut baik karena potensi kenaikan harga gabah, namun konsumen di perkotaan khawatir ekspor ini akan memicu kelangkaan stok dalam negeri yang berujung pada kenaikan harga beras di tingkat pengecer.
Tantangan Lapangan Kerja: PR Besar yang Belum Usai
Selain masalah pangan, survei juga mencatat bahwa ketersediaan lapangan kerja adalah isu paling mendesak kedua yang diinginkan masyarakat. Meskipun angka pengangguran secara nasional menurun, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih didominasi oleh sektor informal dengan upah yang rendah.
Generasi Z dan milenial menuntut adanya lapangan kerja di sektor teknologi dan industri hijau sesuai dengan janji kampanye mengenai ekonomi baru. Ketimpangan antara keahlian lulusan baru dengan kebutuhan industri (skill mismatch) masih menjadi tembok besar. Pemerintah dituntut tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah banyak, tetapi juga pekerjaan yang "layak" dan berkelanjutan.
Kemampuan Presiden Prabowo dalam menjaga angka kepuasan di tengah tekanan ekonomi adalah bukti kematangan komunikasi politik. Pemerintah tampak menggunakan strategi "manajemen harapan". Mereka secara jujur mengakui kesulitan yang ada (seperti dampak perang global terhadap harga energi) sambil terus memberikan bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran sebagai bantalan ekonomi.
Namun, strategi ini memiliki batas waktu. Masyarakat tidak bisa selamanya diberi janji atau bantuan tunai. Mereka membutuhkan solusi struktural seperti stabilisasi harga, pemberantasan mafia pangan, dan penciptaan ekosistem bisnis yang memudahkan UMKM untuk naik kelas.
Tahun 2026 akan menjadi tahun ujian bagi konsistensi pemerintahan. Angka 79,9% adalah modal politik yang sangat besar, namun juga merupakan beban tanggung jawab yang berat. Jika kenaikan harga pokok tidak segera diredam, bukan tidak mungkin angka kepuasan tersebut akan terjun bebas dalam survei-survei berikutnya.
Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara kebijakan makro (seperti ekspor beras dan diplomasi internasional) dengan kebijakan mikro yang menyentuh harian masyarakat. Kunci keberhasilan terletak pada sinergi antara kementerian teknis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan di Jakarta juga terasa manis di pasar-pasar desa terjauh di pelosok Nusantara.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, namun fondasi utamanya adalah kesejahteraan rakyat kecil. Tanpa perut yang kenyang dan dompet yang stabil, narasi kemajuan bangsa hanya akan terdengar seperti slogan hampa di telinga rakyat. Kini saatnya mengubah angka kepuasan survei menjadi kenyataan kepuasan di meja makan setiap rumah tangga Indonesia.