Jakarta – Di permukaan, gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia pada akhir Agustus 2025 tampak seperti ledakan kemarahan rakyat yang murni dan spontan. Dipicu oleh usulan kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak peka di tengah kesulitan ekonomi, jutaan orang turun ke jalan. Namun, ketika asap gas air mata menipis dan analisis mendalam dilakukan, para pejabat intelijen dan analis keamanan mulai melihat sebuah pola yang mengkhawatirkan: ada indikasi kuat bahwa kemarahan organik ini telah "dibajak" oleh kelompok-kelompok terorganisir dengan agenda yang jauh lebih besar.
Sebuah laporan intelijen internal yang bocor ke kalangan terbatas dan dilihat oleh tim kami menunjukkan adanya "anomali" dalam eskalasi kerusuhan. Laporan tersebut menyoroti beberapa temuan kunci yang mengarah pada kesimpulan bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang bekerja secara sistematis untuk mengubah protes damai menjadi kekacauan anarkis.
Pertama, adalah pola serangan yang seragam dan terkoordinasi. Kerusuhan tidak hanya meletus di Jakarta, tetapi juga terjadi secara simultan di kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan pada rentang waktu yang hampir bersamaan. Targetnya pun spesifik: kantor-kantor pemerintahan, pos polisi, dan yang paling mencolok, kediaman pribadi sejumlah politisi dari partai-partai tertentu. "Spontanitas tidak terlihat seperti ini. Spontanitas biasanya terpusat di satu titik dan menyebar secara acak. Ini lebih mirip operasi terkoordinasi," tulis laporan tersebut.
Kedua, adalah logistik dan mobilisasi massa. Di lapangan, ditemukan bukti adanya pasokan logistik yang tidak biasa untuk sebuah gerakan akar rumput. Tumpukan ban bekas yang muncul entah dari mana untuk dibakar, pasokan batu dan bom molotov yang tampak sudah disiapkan, hingga pembagian air minum dan makanan secara teratur kepada kelompok-kelompok massa di titik-titik aksi. Investigasi awal dari percakapan digital yang berhasil disadap menunjukkan adanya koordinator lapangan yang mengatur distribusi ini melalui aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram dan Signal. Bahkan, seperti yang diungkap kepolisian di Bogor, ada upaya mobilisasi mahasiswa dengan iuran terkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk membeli cat semprot dan properti aksi lainnya.
Ketiga, provokasi yang sistematis. Saksi mata dan rekaman video menunjukkan adanya kelompok-kelompok kecil, seringkali berpenampilan berbeda dari massa mahasiswa atau buruh pada umumnya, yang bertindak sebagai pemantik kerusuhan. Mereka adalah orang-orang pertama yang melemparkan batu, menerobos barikade polisi, atau meneriakkan slogan-slogan provokatif yang membakar emosi massa. "Mereka bergerak dalam unit-unit kecil, 5-10 orang. Setelah berhasil memprovokasi, mereka menghilang di tengah kerumunan, membiarkan massa utama yang terbawa emosi berhadapan langsung dengan aparat," kata seorang perwira Brimob yang bertugas di Senayan.
Pernyataan dari mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, mengenai adanya "pihak asing" yang mendalangi kerusuhan mungkin terdengar seperti retorika klasik era Orde Baru. Namun, sumber-sumber di lingkaran intelijen menyebut bahwa meski keterlibatan asing masih perlu dibuktikan lebih jauh, keterlibatan "aktor domestik" dengan agenda politik makar sudah sangat terasa.
Siapa dalang di balik semua ini? Analisis intelijen memetakan setidaknya tiga kemungkinan.
1. Rival Politik Internal: Teori ini menyebutkan bahwa ada faksi-faksi politik, baik di dalam maupun di luar koalisi pemerintah, yang tidak puas dengan pembagian kekuasaan atau arah kebijakan Presiden Prabowo. Mereka memanfaatkan kemarahan publik sebagai kendaraan untuk menggoyang stabilitas pemerintahan, dengan tujuan akhir reshuffle kabinet, atau bahkan skenario yang lebih ekstrem, Sidang Istimewa MPR. Penargetan spesifik terhadap politisi dari partai tertentu bisa menjadi indikasi adanya persaingan antar-elite.
2. Kelompok Radikal dan Ideologis: Kelompok-kelompok yang selama ini bergerak di bawah tanah melihat krisis sosial ini sebagai "golden moment" untuk memajukan agenda mereka, baik itu pendirian negara khilafah maupun ideologi anti-demokrasi lainnya. Mereka memiliki sel-sel terorganisir yang terlatih dalam taktik perang kota (urban warfare) dan penyusupan. Tujuannya adalah menciptakan ketidakpercayaan total terhadap sistem demokrasi dan aparat negara, sehingga masyarakat mencari alternatif lain yang mereka tawarkan.
3. Jaringan Korporasi atau Oligarki yang Terganggu: Kemungkinan lain adalah adanya kepentingan bisnis besar yang terganggu oleh kebijakan pemerintah, misalnya dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam atau perpajakan. Dengan mendanai kekacauan, mereka berharap dapat menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau mengganti pejabat-pejabat kunci yang dianggap merugikan kepentingan mereka.
Kepolisian dan BIN kini berpacu dengan waktu untuk memetakan jaringan ini. Analisis aliran dana menjadi salah satu fokus utama. Tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk melacak transaksi-transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang terjadi menjelang dan selama periode kerusuhan.
"Ini adalah perang asimetris. Musuhnya tidak terlihat, menyatu dengan warga sipil, dan menggunakan disinformasi sebagai senjata utama," jelas Stanislaus Riyanta, seorang pengamat terorisme dan intelijen. "Tantangan terbesar bagi aparat adalah membuktikan adanya grand design ini kepada publik. Tanpa bukti yang solid, narasi pemerintah akan selalu dianggap sebagai upaya untuk mengkambinghitamkan rakyat dan menghindari tanggung jawab atas kebijakan yang salah."
Anatomi kekacauan ini menunjukkan betapa rentannya sebuah bangsa ketika kemarahan yang sah dari rakyat bertemu dengan agenda tersembunyi dari kelompok-kelompok yang haus kekuasaan. Membedah siapa pembajak sesungguhnya di balik amuk massa ini menjadi kunci, tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia dari jurang anarki.