Jakarta, Indonesia – Peta politik dan sosial Indonesia kembali diwarnai oleh gelombang aksi massa yang masif pada Selasa, 2 September 2025. Tidak lagi terpusat di ibu kota, suara-suara tuntutan kini menggema serentak dari berbagai penjuru negeri, menandakan eskalasi pergerakan yang kian meluas dan terorganisir. Aliansi mahasiswa, serikat buruh, petani, hingga elemen masyarakat sipil lainnya bersatu padu dalam satu tarikan napas, 'mengepung' gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kantor-kantor pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. Fenomena ini bukan sekadar riak sesaat, melainkan sebuah ombak besar yang didorong oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap serangkaian kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Di ibu kota, Jakarta, konsentrasi massa terpecah di beberapa titik strategis, namun pesan yang diusung tetap seragam. Dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga gerbang utama Gedung DPR/MPR RI di Senayan, lautan manusia menyuarakan orasi-orasi berapi-api. Spanduk dan poster raksasa dibentangkan, menampilkan wajah-wajah rakyat yang lelah dengan janji, serta tuntutan-tuntutan inti yang menjadi benang merah pergerakan nasional: penolakan terhadap kenaikan tunjangan pejabat, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga reformasi total di tubuh institusi penegak hukum yang dianggap telah kehilangan kepercayaan publik.
Namun, yang membedakan gelombang aksi kali ini adalah skala partisipasi di daerah. Dari Medan di ujung barat hingga Makassar di timur, denyut perlawanan terasa begitu kuat. Di Surabaya, ribuan buruh dari berbagai kawasan industri turun ke jalan, melumpuhkan sebagian akses menuju pusat kota. Mereka tidak hanya menyuarakan isu nasional, tetapi juga membawa aspirasi lokal terkait upah layak dan jaminan sosial yang kian tergerus inflasi. "Kami tidak punya pilihan lain. Mesin-mesin pabrik bisa berhenti sejenak, tapi dapur di rumah tidak bisa menunggu," teriak seorang koordinator aksi dari atas mobil komando di depan Gedung Grahadi.
Sementara itu, di Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai barometer gerakan mahasiswa, suasana terasa begitu membara. Simpul-simpul aksi mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul di titik nol kilometer, menciptakan sebuah forum rakyat dadakan. Diskusi-diskusi publik digelar di tengah jalan, melibatkan pedagang, seniman jalanan, hingga kusir andong yang turut merasakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi. Ini adalah pemandangan yang mengingatkan banyak orang pada gerakan reformasi akhir dekade 90-an, di mana kampus menjadi rahim dari perubahan. "Ini bukan lagi soal politik elite, ini soal perut, soal keadilan, dan soal masa depan generasi kami yang digadaikan," ujar seorang aktivis BEM dalam orasinya yang disambut gemuruh tepuk tangan.
Pemicu dari konsolidasi nasional yang begitu solid ini bersifat multifaktorial. Isu kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi menjadi pemantik utama yang menyulut amarah. Di media sosial, perbandingan antara kemewahan fasilitas pejabat dengan potret kemiskinan warga menjadi konten viral yang membakar sentimen publik. Ditambah lagi, mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset—sebuah regulasi yang dianggap sebagai senjata pamungkas untuk menjerat koruptor—memperkuat narasi bahwa elite politik tidak serius dalam memberantas korupsi yang menggerogoti negara.
Puncak dari akumulasi kekecewaan ini adalah insiden tragis yang menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas dalam aksi beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi simbol dari brutalitas aparat dan minimnya perlindungan negara terhadap warga sipil. Solidaritas untuk Affan melampaui batas-batas profesi dan kelas sosial, menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam duka dan tuntutan keadilan yang sama. Foto Affan dengan jaket hijaunya kini terpampang di hampir setiap aksi di seluruh Indonesia, menjadi pengingat bisu akan taruhan nyawa dalam menyuarakan kebenaran.
Pemerintah pusat, yang awalnya terlihat mencoba meredam situasi dengan pernyataan-pernyataan normatif, kini dihadapkan pada sebuah realitas yang tak bisa lagi diabaikan. Tekanan tidak hanya datang dari jalanan, tetapi juga dari anjloknya kepercayaan pasar dan sorotan media internasional. Menko Polhukam, dalam konferensi pers darurat sore kemarin, menyatakan bahwa pemerintah "mendengar dan memahami" aspirasi masyarakat. Namun, pernyataan tersebut disambut sinis oleh para aktivis di lapangan. "Kami tidak butuh didengar, kami butuh kebijakan yang diubah. Kami tidak butuh dipahami, kami butuh keadilan yang ditegakkan," balas seorang orator di Palembang.
Gelombang aksi serentak ini menunjukkan sebuah babak baru dalam dinamika demokrasi Indonesia. Era digital telah memungkinkan konsolidasi gerakan berjalan lebih cepat dan masif. Informasi, seruan aksi, hingga bukti-bukti pelanggaran di lapangan dapat disebarkan dalam hitungan detik, menciptakan tekanan publik yang berkelanjutan. Pemerintah kini berada di persimpangan jalan: memilih untuk membuka ruang dialog yang substantif dan melakukan koreksi kebijakan secara fundamental, atau terus menempuh jalur pendekatan keamanan yang berisiko memperburuk situasi dan memicu krisis yang lebih dalam. Satu hal yang pasti, suara rakyat dari berbagai penjuru negeri telah bersatu, dan gema tuntutan mereka kini terlalu besar untuk diabaikan.