Jakarta - Pemandangan tak biasa tersaji di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin pagi, 1 September 2025. Jika biasanya lobi gedung anti-rasuah itu didatangi oleh para pejabat yang diperiksa atau pengacara yang mendampingi kliennya, kali ini ratusan warga dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, justru datang berbondong-bondong. Dengan menumpang beberapa bus yang mereka sewa secara swadaya, mereka menempuh perjalanan ratusan kilometer semalaman bukan untuk berdemonstrasi menentang KPK, melainkan sebaliknya: untuk memberikan dukungan moral dan menagih janji KPK agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati mereka, Sudewo.
Aksi yang mereka sebut sebagai "Aksi Moral Kawal Keadilan" ini menjadi sebuah fenomena perlawanan dari bawah yang unik. Di tengah riuh rendahnya isu nasional dan demonstrasi besar yang melumpuhkan ibu kota, kehadiran mereka menjadi oase perlawanan sipil yang terfokus dan damai. Mereka tidak membawa spanduk bernada hujatan, melainkan poster-poster bertuliskan "Warga Pati Bersama KPK", "Berantas Korupsi Sampai ke Akar", dan "Selamatkan Pati dari Koruptor". Sebagian dari mereka bahkan menggelar doa bersama dan selawatan di trotoar depan gedung KPK, menciptakan suasana yang khidmat sekaligus penuh pesan.
Koordinator aksi, Muhammad Isnanto, dalam orasinya menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Jakarta adalah puncak dari kegelisahan dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum di daerah. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo, menurutnya, telah berjalan lamban dan seolah tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.
"Kami datang ke sini, ke jantung pemberantasan korupsi Indonesia, karena kami percaya hanya KPK yang punya nyali dan integritas untuk membongkar kasus ini sampai tuntas," seru Isnanto melalui pengeras suara. "Di daerah, kami merasa temboknya terlalu tinggi. Banyak intervensi, banyak tekanan. Kami khawatir kasus ini akan masuk angin dan menguap begitu saja. Oleh karena itu, kami datang untuk mengetuk hati nurani para pimpinan KPK, untuk mengingatkan bahwa ada ratusan ribu rakyat Pati yang menanti keadilan."
Kasus yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait beberapa proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Pati dan dugaan penerimaan gratifikasi yang telah diselidiki oleh KPK sejak beberapa bulan lalu. Penyelidikan ini sempat membuat situasi politik di Pati memanas, namun kelanjutannya dirasa publik tidak secepat yang diharapkan.
Kehadiran massa dari Pati ini mendapatkan respons langsung dari pihak KPK. Beberapa perwakilan massa aksi diterima oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, para perwakilan warga menyampaikan semua keluh kesah dan bukti-bukti tambahan yang mereka miliki.
Seusai pertemuan, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menemui massa aksi dan memberikan pernyataan resmi. Ia mengapresiasi dukungan dan inisiatif warga Pati yang datang dari jauh untuk mengawal kasus ini. "Kami di KPK mendengar dan sangat menghargai aspirasi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Kami ingin tegaskan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pati masih terus berjalan. Tidak ada kasus yang dihentikan," tegas Ali Fikri, yang disambut tepuk tangan meriah dari massa.
Ali Fikri juga memastikan bahwa setiap informasi dan laporan dari masyarakat akan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi tim penyidik. "Dukungan seperti inilah yang menjadi energi bagi kami untuk terus bekerja. Mohon bersabar dan percayakan prosesnya kepada kami. KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan. Tapi kami pastikan, kami tidak akan pernah surut," tambahnya.
Pernyataan tersebut agaknya cukup untuk menyejukkan hati ratusan warga Pati. Setelah mendengar langsung komitmen dari KPK, mereka membubarkan diri dengan tertib dan damai, berjanji akan terus mengawal kasus ini dari daerah mereka.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Budi Kuncoro, melihat fenomena ini sebagai tanda positif dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. "Ini adalah bentuk 'jemput bola' keadilan oleh warga negara. Ketika saluran-saluran formal di daerah dirasa tersumbat, mereka tidak ragu untuk menempuh cara-cara damai dan konstitusional dengan mendatangi langsung lembaga pusat seperti KPK," jelasnya.
Menurut Dr. Budi, aksi seperti ini memiliki kekuatan ganda. Secara internal, ia memberikan tekanan moral yang kuat kepada KPK untuk tidak main-main dalam menangani sebuah perkara. Secara eksternal, ia mengirimkan pesan yang jelas kepada para elite politik di daerah bahwa mata rakyat selalu mengawasi, dan kekuasaan mereka tidaklah absolut.
Gerakan warga Pati ini menjadi sebuah antitesis dari gelombang demonstrasi anarkis yang terjadi di berbagai daerah. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk menuntut keadilan dan pemerintahan yang bersih bisa dilakukan dengan cara yang bermartabat, terorganisir, dan damai. Di tengah kepulan asap gas air mata dan porak-porandanya fasilitas publik di ibu kota, selawatan dan doa yang mereka panjatkan di depan gedung KPK menjadi pengingat bahwa kekuatan moral rakyat jelata, jika disatukan, bisa menjadi senjata yang tak kalah dahsyatnya dalam memperjuangkan perubahan.